[indonesiaku] ketika masyarakat mulai melawan.

Darah kembali tumpah di tanjung priok…. Seakan ini mengingatkan kita bahwa beberapa tahun lalu ketika pemerintahan Soeharto berkuasa, tanah priok pernah berlumpuran darah oleh umat Islam yang kala itu konon bersebrangan dengan penguasa saat itu. Kali ini darah bercucuran dari pihak satpol PP yang merupakan pelaksana lapangan atau eksekutor dari pihak Pemda DKI.

Konflik tanah merupakan salah satu permasalahan klasik yang terjadi di DKI ini, suatu masalah yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Dan kali ini sepertinya harus dibayar dengan sangat mahal, ketika masyarakat yang selama ini sering menjadi pihak yang tertindas, kemudian mulai melawan. Sebuah perlawanan keras yang terjadi ini karena isu agama telah terseret kedalam kancah ini, mempertahankan kawasan makam salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jakarta ini, makam mbah Priuk, yang konon menjadi inspirasi atas nama Tanjung Priok.

Peristiwa ini sesungguhnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif dan merupakan suatu pelajaran berharga khususnya bagi para pemimpin negeri ini, banyak pekerjaan rumah yang menuntut penyelesaian.

Membedah masalah ini sepatutnya kita memulai dari hulu ke hilir, ketika pecah konflik antara pihak satpol PP dengan masyarakat, kita harus melihat bahwa satpol PP tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai alat pemegang kekuasaan yang melakukan tindakan atas perintah atasannya. Kita harus menarik mundur masalah ini, suatu pertanyaan besar yang mendasar adalah: bagaimana makam seorang yang begitu besar perannya dalam penyebaran agama islam di betawi (Jakarta) dan kemudian namanya pun dijadikan nama semenanjung Jakarta itu, bukan merupakan suatu yang dilindungi sebagai suatu situs atau cagar budaya? Bahkan sampai saat ini keluarga besar yang merupakan keturunan dari sang habib mbah Priuk itu masih harus mengajukan suatu permohonan untuk dijadikan cagar budaya? Suatu perencanaan kota yang baik tentunya tidak hanya mengakomodasikan kepentingan komersial saja, perlindungan terhadap situs bersejarah ataupun cagar budaya adalah salah satu sesuatu yang seharusnya menjadi bagian penting dan mempunyai prioritas yang sangat tinggi di dalam suatu perencanaan kota yang baik.

Suatu pertanyaan yang cukup baik diucapkan oleh salahs atu kuasa hukum dari pihak ahli waris mbah Priuk adalah: Keberadaan makan telah ada sejak abad 17, dan itu jelas ada jauh sebelum keberadaan terminal peti kemas milik PT. Pelindo II, dan tanah makam tersebut tidak pernah diperjual belikan, bagaimana ceritanya tanah tersebut bisa menjadi milik PT. Pelindo II, ini merupakan suatu tanda tanya besar. Sebagai orang awam yang melihat kasus ini dari luar, ini merupakan bagian dari masalah klasik yang terjadi di DKI. Kasus bahwa sebidang tanah ternyata memiliki 2 buah sertifikat misalnya, adalah suatu kasus yang sudah sangat sering terjadi di DKI ini. Database yang buruk, (mungkin) pihak “oknum” pejabat pemerintah atau pertanahan yang nakal, maupun faktor lainnya adalah merupakan faktor – faktor pendukung terjadinya hal – hal seperti ini.

Kedua faktor tersebut adalah merupakan inti permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik berdarah tersebut. Kedua permasalah tersebut jelas adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah DKI untuk membenahi hal tersebut.

Permasalah yang ada tersebut tidak akan menjadi suatu konflik yang akhirnya tidak terkendali tersebut seandainya tidak dipicu oleh sikap dan perilaku satpol PP yang memang seperti biasa merasa diatas angin sebagai pihak yang mewakili Pemda DKI, Selama ini sikap tersebut “sepertinya” selalu berhasil untuk menghadapi masyarakat, pedagang kaki lima atau pihak manapun yang harus berhadapan dengan mereka. Tapi rupanya tanggal 14 April 2010 ini merupakan tanggal buruk bagi mereka, karena pada saat itu, masyarakat melawan……….

Sepertinya ada dua hal utama yang membuat masyarakat di Tanjung Priok ini, pertama adalah bahwa ini adalah suatu situs makam yang bagi sebagian umat muslim, khususnya di lingkungan Tanjung Priok, sebagai satu situs makam yang sangat dijunjung tinggi. Walau informasi bahwa tindakan satpol PP tersebut bukan berencana menggusur makam, tetapi tindakan satpol PP dengan jumlah yang tidak sedikit untuk masuk ke dalam kawasan makam tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menggangu keberadaan makam. Dan hanya satu jalan untuk menghadapinya yaitu LAWAN…….

Hal kedua yang sepertinya membuat hal ini menjadi mudah untuk bergolak adalah kemuakan masyarakat atas sikap Satpol PP yang selama ini dipertontonkan baik melalui media elektronik, media cetak maupun langsung didepan mata, seolah menjadi “preman” berseragam yang dengan kekuasaannya banyak berbenturan dengan masyarakat marjinal di DKI ini. Sehingga ketika ada peluang bagi masyarakat untuk bersatu melawan, tanpa ada permintaan pun, simpati akan mengalir dan semua emosi, dendam, perasaan tertindas selama ini pun semua diungkapkan dalam bentuk perlakukan terhadap satpol PP ini.

Banyak tuntutan agar Satpol PP ini dibubarkan, apakah itu merupakan solusi terbaik? Tanpa adanya perbaikan dari sistem perencanaan kota yang berpihak kepada masyarakat, tanpa adanya perbaikan dari perilaku dan mental “oknum” pemerintah daerah, sepertinya pembubaran Satpol PP tidak akan menyelesaikan akar masalah yang ada. Mungkin nanti yang terjadi hanyalah pergeseran konflik, yang sebelumnya terjadi dengan satpol PP nanti akan berhadapan dengan Kepolisian atau badan dengan nama lain yang menggantikan Satpol PP ini. Suatu pekerjaan rumah yang sangat berat dan ini semua merupakan suatu proses yang tidak akan cukup dalam 1 periode gubernur saja. Dan perlu adanya komitmen jangka panjang juga dari pihak legislative untuk mengawal ini semua.

Suatu catatan khusus mengenai keberadaan sebegitu banyak satpol PP di lokasi konflik tersebut. Dari salah satu pengacara ahli waris mbah Priuk mengungkapkan bahwa status tanah tersebut sebenernya belum diputuskan oleh pengadilan. Tepatnya pengadilan tidak memutuskan siapa pemenang dari perkara yang terjadi. Sehingga sebenarnya tidak secara de jure bahwa tanah tersebut adalah milik PT. Pelindo II. Dengan kondisi keputusan pengedilan seperti ini, bagaiman Pemda bisa menugaskan dan menggerakkan sebegitu banyaknya Satpol PP untuk melakukan eksekusi? Apakah hanya karena permintaan PT. Pelindo II, kemudian Pemda langsung memenuhi permintaan tersebut, tanpa menyelidiki terlebih dahulu bagaimana status pengadilan atas tanah yang berkonflik itu? Semudah itukah menggerakkan Satpol PP untuk mengeksekusi? Ada apa dibalik ini?

Peristiwa itu meyisakan beberapa tanya besar ………….

Darah telah tertumpah
Tangis keluarga pun tak terbendung
Tanjung Priok kembali berdarah

Kali ini masyarakat melawan……..
Yang dibayar dengan nyawa…..
Tanjung Priok kembali berdarah

Explore posts in the same categories: my concern

Tags: , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment on “[indonesiaku] ketika masyarakat mulai melawan.”

  1. kitong Says:

    nice posting om..
    emang kasus ini gak bisa selesai dgn cepat, karena udah terlalu mengakar. di butuhkan kejujuran dan kemauan untuk memperbaiki sistem yang ada.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: